Dorongan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk meluncurkan vaksinasi massal pada bulan Desember menghadapi penundaan setelah badan pengawas obat dan makanan negara itu memperingatkan bahwa mereka tidak akan dapat memberikan otorisasi darurat hingga akhir Januari karena data yang tidak lengkap.
Dalam sebuah wawancara pekan lalu, Presiden mengatakan kepada Reuters bahwa Indonesia bertujuan untuk memulai vaksinasi massal untuk staf medis dan pekerja garis depan lainnya bulan depan dalam upaya untuk menekan beban kasus Covid-19 yang melonjak dan mendukung ekonomi yang babak belur.
Rencananya adalah menggunakan sejumlah kandidat vaksin, termasuk yang diproduksi oleh Sinovac China, yang telah melakukan uji klinis di Indonesia. Uji coba juga sedang berlangsung di Brasil.
Dr Penny K. Lukito, kepala badan pengawas obat dan makanan Indonesia, yang dikenal dengan akronim BPOM, mengatakan pada sidang parlemen pada hari Selasa (17 November) bahwa garis waktu Desember tidak dapat dicapai karena data dari Brasil dan Sinovac tidak akan tersedia tepat waktu.
“Tidak mungkin kami dapat mengeluarkan otorisasi penggunaan darurat pada Desember 2020,” katanya, seraya menambahkan bahwa otorisasi dapat diberikan pada minggu ketiga atau keempat Januari, sambil menunggu analisis data sementara dari uji klinis.
Sinovac dan Bio Farma, perusahaan farmasi milik negara Indonesia yang mengawasi uji coba, tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Budi Gunadi Sadikin, kepala komite pemulihan ekonomi nasional pemerintah, mengatakan pada sidang yang sama bahwa Indonesia akan membutuhkan 246 juta dosis vaksin untuk populasinya yang berjumlah 270 juta.
Negara terpadat keempat di dunia, yang memiliki jumlah kasus virus corona tertinggi di Asia Tenggara, telah melaporkan lonjakan infeksi baru baru-baru ini setelah tanda-tanda tingkat infeksi stabil.
Indonesia telah mencatat 15.390 kematian terkait Covid-19 dan 474.400 infeksi, meskipun beberapa ahli kesehatan memperingatkan tingkat pengujian yang rendah menutupi sepenuhnya wabah.