Presiden AS Donald Trump mengutuk protes di Portland, Oregon, dan kekerasan di kota-kota “yang dikelola Demokrat” ketika pemerintahannya dari Partai Republik bergerak untuk campur tangan di pusat-pusat kota yang katanya telah kehilangan kendali atas demonstrasi anti-rasisme.
Petugas penegak hukum federal, dipersenjatai dengan perintah eksekutif baru yang bertujuan melindungi monumen AS, pekan lalu mulai menindak kerumunan yang berkumpul di Portland untuk memprotes kebrutalan polisi dan rasisme sistemik.
Setelah malam yang kacau di Portland yang melihat sebuah gedung asosiasi polisi dibakar dan petugas menembakkan gas air mata ke sekelompok ibu yang memprotes kebrutalan polisi, Trump dan walikota Portland bertukar duri tentang siapa yang harus disalahkan
atas meningkatnya kerusuhan.
“Kami berusaha membantu Portland, bukan menyakitinya. Kepemimpinan mereka, selama berbulan-bulan, telah kehilangan kendali atas kaum anarkis dan agitator. Mereka hilang dalam aksi. Kita harus melindungi properti Federal, DAN RAKYAT KITA,” tulis Trump dalam sebuah posting Twitter pada hari Minggu (19 Juli).
Menghadapi penurunan jumlah pemungutan suara sebelum pemilihannya 3 November melawan Demokrat Joe Biden, Trump menjadikan “hukum dan ketertiban” sebagai isu kampanye utama untuk menarik pemilih pinggiran kota yang kritis.
Tindakan keras di benteng liberal Portland menuai kritik luas dan tantangan hukum ketika video muncul dari petugas berpakaian kamuflase tanpa lencana identifikasi yang jelas menggunakan kekuatan dan kendaraan tanpa tanda untuk menangkap pengunjuk rasa tanpa penjelasan.
Walikota Portland Ted Wheeler mengatakan pada hari Minggu bahwa itu adalah otoritas federal yang tajam meningkatkan situasi.
“Kehadiran mereka di sini sebenarnya mengarah pada lebih banyak kekerasan dan lebih banyak vandalisme,” kata Wheeler pada program “State of the Union” CNN. “Dan itu tidak membantu situasi sama sekali. Mereka tidak diinginkan di sini. Kami belum meminta mereka di sini. Bahkan, kami ingin mereka pergi.”
Wheeler dan Gubernur Oregon Kate Brown, keduanya Demokrat, menyebut langkah itu sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah federal dan negara bagian mengajukan gugatan terhadap agen-agen AS yang terlibat.
Pada hari Minggu, Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS menuntut penyelidikan internal mengenai apakah departemen Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri “menyalahgunakan otoritas darurat” dalam menangani protes Portland.
Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows mengatakan Jaksa Agung William Barr dan Penjabat Menteri Keamanan Dalam Negeri Chad Wolf sedang mengerjakan langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah untuk melawan kerusuhan.